Setiap Penduduk Indonesia Menanggung Utang Rp 7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa utang pemerintah yang semakin besar bukan merupakan bencana karena rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) semakin menurun patut disayangkan.

Pernyataan tersebut mencederai kenyataan bahwa bertambahnya jumlah utang adalah beban bagi seluruh rakyat Indonesia. “Setiap penduduk Indonesia harus terbebani dengan Rp 7 juta. Selain itu besarnya pembayaran utang tiap tahun hampir   sama dengan 3 kali anggaran pendidikan, 11 kali anggaran kesehatan dan 33 kali dari anggaran perumahan dan fasilitas umum,” kata Yuyun Harmono, Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) dalam rilisnya, Senin (15/6).

Meskipun terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB sebesar 54persen tahun 2004 menjadi 32 persen ditahun2009 namun, lanjut Yuyun, kajian dari Komite Penghapusan Utang Negara Selatan (Committee for Abolition Third World Debt) utang jangka panjang (Long Term Public Debt) pemerintah Indonesia mencapai 67 miliar dollar AS (2007).

“Jumlah ini menduduki posisi 4 besar setelah Meksiko, Brazil dan Turki. Diantara negara-negara di Asia Tenggara yang lain utang jangka panjang   Indonesia masih yang paling besar. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang patut
dibanggakan oleh pemerintah hari ini,” jelasnya.

Menurut Yuyun Koalisi Anti Utang memandang bahwa upaya menjustifikasi peningkatan utang Indonesia menjadi sesuatu yang wajar adalah menyesatkan. “Transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya harga
diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya.

“Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor,” tambah Yuyun.

Menurut dia yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor. “Strategi tambal sulam dalam pengelolaan utang yang kini ditempuh oleh pemerintah justru menimbun resiko pada masa yang akan datang,” paparnya.

Dia mengatakan penghapusan utang bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Menurut pengalaman negara lain seperti Argentina, Nigeria dan baru-baru ini Ekuador, membuktikan bahwa penghapusan utang merupakan mekanisme penyelesaian krisis utang yang terjadi di Negara-negara selatan agar krisis tersebut tidak terus berulang. Penghapusan utang juga tidak terkait dengan pendapatan perkapita suatu negara, namun lebih pada keberanian politik pemimpin dan upaya negosiasi yang kuat di forum Internasional.

“Sejak tahun 2001 setelah krisis ekonomi, Koalisi Anti Utang telah menyerukan untuk melakukan langkah progresif dalam mengatasi krisis utang yang terjadi di Indonesia. Karena persoalan utang luar negeri tidak hanya terjadi di Indonesia namun di semua negara selatan. Bersama dengan gerakan anti utang Internasional Jubilee South yang beranggotakan 80 organisasi di 40 negara,” tegasnya.

Koalisi Anti Utang, menurut Yuyun, mendesak pengapusan utang lama dan penghentian utang baru karena utang luar negeri adalah alat intervensi dan eksploitasi negara utara pada negara selatan.

sumber : kompas

Hasil dari pencarian :

pendapatan perkapita negara brazil, pendapatan perkapita penduduk indonesia, pendapatan perkapita penduduk indonesia tahun 2010 dan negara-negara lainnya, pendapatan perkapita rakyat nigeria 2010, penduduk menanggung hutang luar negeri 2010

Rasio Utang Indonesia Lebih Rendah dari Negara Maju

Jakarta – Masalah utang memang menjadi hal yang tidak bisa dihindari di negara berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataannya, sampai saat ini rasio utang Indonesia terhadap GDP lebih rendah dari negara maju. Hal ini karena GDP Indonesia terus mengalami kenaikan.

“Jadi walaupun utang naik, GDP nambah sehingga Indonesia rasionya turun dari 89% menjadi 32%. Dibandingkan negara lain, rasio utang terhadap GDP pada 2008, Indonesia 32%, Jepang 200%. Jadi kalau GDP 5.000 utangnya 10.000, apakah Indonesia tinggi saat ini, kita katakan nominalnya relatif kecil dibandingkan GDP,” katanya dalam konfrensi pers di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Minggu (14/6/2009).

Ia mencontohkan, rasio utang negara maju seperti Jepang  mencapai 217%, Amerika Serikat mencapai 81,2%, dan Inggris sebesar 61%. Itu berarti, negara-negara maju itu mempunyai jumlah utang yang besar dan memiliki rasio hutang cukup besar terhadap GDP.

“Kenapa NGO di Jepang nggak ada yang marah-marah, padahal rasio utang mereka besar. Kalau di Indonesia walau rasio hutang meningkat, tetap saja NGO marah-marah,” ucapnya.

Selain itu, pembayaran rasio bunga utang terhadap pendapatan dan belanja Indonesia masih relatif kecil, yaitu hanya 9,8%-10%. Saat ini utang jatuh tempo Indonesia per 31 Maret 2009 mencapai Rp 64 triliun pinjaman luar negeri dan Rp 30 triliun utang surat berharga.

Ia juga berkali kali mengkritik para lembaga pemeringkat ekonomi internasional yang selama ini terkesan tidak fair dalam menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negera berkembang. Padahal lembaga pemeringkat selalu menempatkan negeri seperti AS dan Inggris diperingkat AAA.

“Rating agency tidak datang kemari secara detail, saya sudah singgung di Bali. Saya sudah mulai mempertanyakan, cuma 3 perusahaan (Moody’s, Ffitch’s, S&P), mereka membentuk oligopoli kartel, kalau mereka salah siapa yang mengoreksi,” ujarnya.

(hen/lih)

sumber : detikfinance

Hasil dari pencarian :

pidio porno, rasio hutang negara, rasio hutang indonesia, vidioporn indonesia, cache:XXTgcUOaQ3EJ:vienska com/search/masalah ekonomi negara maju dan berkembang permasalahan ekonomi di negara maju dan berkembang, hutang negara maju, vidio sex porn com, rasio hutang indonesia 2010, fungsi rasio, rasio hutang