SBY Mundur, Setujukah Anda?

Hari ini, 1 Pebruari 2010 di Istora Senayan Jakarta akan dideklarasikan sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baru yang bernama Nasional Demokrat. Beberapa tokoh elit politik nasional ditengarai terlibat sebagai inisiator sekaligus deklarator dibalik berdirinya Ormas Nasional Demokrat.

Menurut sejumlah inisiator, ormas yang logonya terdiri dari dua warna kuning dan biru ini berisi tokoh-tokoh lintas partai politik, profesi, usia, agama, disiplin keilmuan dan suku ini dibentuk untuk menjawab persoalan bangsa dengan tindakan dan karya-karya nyata yang langsung memberikan manfaat nyata pada harkat hidup dan kesejahteraan rakyat diberbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tersebut diantaranya nama-nama seperti Surya Paloh, Sultan HB X, Siswono Yudohusodo, Syafei Ma’arief, juga dari kalangan muda muncul nama-nama E’ep Saefullah Fatah, Garin Nugroho, Anis Baswedan juga Budiman Sudjatmiko yang terlibat di dalamnya.

Melihat platform dan manifesto ormas Nasional Demokrat yang begitu integral dan komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hampir setara dengan Garis Besar Haluan Negara serta dengan keterlibatan begitu banyak elit politik yang terlibat didalamnya, nampaknya ormas Nasional Demokrat punya potensi untuk bermetamorfosa menjadi pemerintahan bayangan -shadow government- yang justru mampu melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi gagal dilakukan oleh pemerintahan resmi yang berkuasa.

Prestasi buruk pemerintahan SBY di 100 hari pertama ditandai dengan terjadinya kenaikan harga beras, gula dan minyak goreng juga rencana terjadinya kenaikan tarif PLN adalah bukti prestasi buruk pemerintahan SBY. Belum lagi kasus KPK, Century Bank juga penyebutan nama SBY oleh Anggodo Widjoyo makin memperlihatkan betapa SBY tidak mampu mengelola negara dengan baik untuk kemaslahatan rakyat.

Hal ini menjadi sinyalemen kuat bahwa sesungguhnya kelahiran ormas Nasional Demokrat adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap lemahnya penyelengaraan pemerintahan SBY yang saat ini resmi berkuasa sekaligus menjadi jawaban atas kegagalan pemerintahan SBY. Nampaknya Ormas Nasional Demokrat memang didesain untuk siap menjadi “pemerintahan rakyat” yang langsung mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan kerakyatan dan kebangsaan yang terjadi saat ini.

Sayangnya Ormas Nasional Demokrat tidak berani bersikap realistis untuk secara terbuka menerima kenyataan bahwa sesungguhnya persoalan kerakyatan dan kebangsaan yang mendera negeri ini justru utamanya disebabkan oleh rezim pemerintahan SBY yang saat in berkuasa.

Jika realitas politik tersebut tidak berani secara terbuka diterima sebagai kenyataan politik yang terjadi saat ini, maka apapun langkah konkrit yang seharusnya dilakukan oleh Ormas Nasional Demokrat menjadi tidak punya arti dan tak akan pernah mampu menjadi solusi nyata atas segala persoalan kerakyatan dan kebangsaan yang terjadi saat ini dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang.

Harapan yang tinggi dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia atas kelahiran Ormas Nasional Demokrat pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ketegasan dan keberanian ormas Nasional Demokrat dalam bersikap terhadap pemerintahan SBY yang saat ini nyata-nyata telah gagal mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

Pertanyaannya…, “Akankah Nasional Demokrat dengan kekuatan tokoh-tokoh politik nasional yang ada didalamnya berani untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan SBY demi menyelamatkan rakyat dan bangsa Indonesia?”

sumber : http://itempoeti.com/2010/02/nasional-demokrat-quo-vadis/

Hasil dari pencarian :

sby mundur, http://bacamanga yg porno, kehidupan sby di mata masyarakat, Nama-nama presiden yang mundur, setujukah anda presiden dipilih langsung oleh masyarakat, setujukah bisnis adalah bisnis?, sma ppdbdki org, turunkan sby mundur, www ppdbsddki org

Alasan SBY Memilih Boediono

Terkuak sudah salah satu alasan capres SBY memilih Boediono sebagai cawapres yang mendampinginya. Ternyata SBY ingin memperkukuh sistem presidensial, sistem pemerintahan yang tertulis dalam konstitusi.

Alasan SBY itu diungkapkan Bara Hasibuan, wakil ketua Dewan Pakar Kampanye SBY-Boediono, dalam acara diskusi Memperkuat Sistem Presidensial Pasca Pilpres 2009 di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

”SBY sebagai incumbent akan melakukan pemurnian sistem presidensial agar sesuai dengan UUD 1945,” papar Bara. Seperti diketahui, dalam sistem presidensial, kewenangan sepenuhnya di tangan presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan.

Bara memaparkan, SBY akan menempuh niatnya itu meski ada resistensi politik, baik dari parpol mitra koalisi maupun parpol yang menjadi lawan politik. Salah satu bukti keseriusan SBY itu, imbuh dia, adalah dipilihnya Boediono sebagai cawapres.

“SBY memilih Boediono berdasarkan keputusannya sendiri. Boediono sengaja dipilih SBY untuk memperkuat sistem presidensial itu,” jelasnya. Apalagi, posisi Boediono relatif bebas dari konflik kepentingan.

Bara lantas membandingkannya dengan hubungan SBY-JK selama ini yang dinilai tidak ideal. ”Wapres terkesan jalan sendiri,” katanya.

Dalam proses negosiasi membangun koalisi, lanjut Bara, SBY juga melakukannya atas dasar prinsip good government, demokrasi dan keadilan. ”Ini berbeda dengan dua kandidat lain yang membentuk koalisi atas dasar kepentingan transaksional semata,” sindirnya.

Sikap ini diambil karena selama lima tahun terakhir, Presiden SBY kerap menjalani proses negosiasi yang keras dengan partai-partai di parlemen. ”Presiden sering mengalami hambatan akibat tekanan DPR, sehingga pembuatan kebijakan menjadi berlarut-larut. Ke depan kami ingin ada efisiensi dalam proses politik,” tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Marzuki Darusman yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan, sebagai langkah awal memurnikan sistem presidensial, pasangan capres-cawapres harus dimunculkan melalui konvensi. Dengan demikian, keduanya datang dari parpol yang sama. Langkah berikutnya membentuk kabinet ahli atau zaken kabinet yang diisi ahli atau teknokrat.

”Seiring dengan itu, penyederhanaan jumlah partai politik harus terus dirorong secara bertahap,” kata ketua Partnership for Government Reform tersebut.

Marzuki menilai, dari tiga pasang calon, hanya SBY-Boediono yang berusaha memurnikan sistem presidensial. Itu, kata dia, terlihat dari keputusan SBY memilih Boediono yang bukan dari parpol sebagai cawapres. ”SBY menerapkan teori yang ideal dalam sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai,” ujar pendukung SBY itu.

Secara terpisah, jubir tim sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi mengatakan, JK-Wiranto pasti menegakkan sistem presidensial bila terpilih. Sebab, itu sudah menjadi bagian dari sumpah jabatan untuk menjalankan amanat UUD 1945 dengan selurus-lurusnya.

Latar belakang parpol keduanya yang berbeda juga tidak menjadi hambatan. Bukan hanya chemistry Golkar dan Hanura yang sama. Yuddy menyebutkan, sebelum membentuk Hanura, belasan tahun Wiranto menjadi kader Golkar. ”Jadi, pasti tidak akan ada kesulitan koordinasi menyatukan konsep dan pemikiran,” katanya.

Faktanya, imbuh Yuddy, sampai sekarang keduanya sama sekali tidak membicarakan konsesi kursi kabinet dan pembagian kewenangan. ”Karena memang tidak ada perbedaan ideologi dan konstitusi sudah mengatur apa yang menjadi tugas presiden dan wakil presiden,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurut Yuddy, justru kubu SBY-Boediono yang rumit dan menyimpan risiko perpecahan yang sangat tinggi. ”23 partai begitu apa tidak repot. Kompleksitas pembagian perannya pasti sangat tinggi. Apalagi, kalau sudah bicara konsesi kursi kabinet,” kata Yuddy.

Bagaimana soal tudingan bahwa Wapres JK sering melampaui kewenangannya? ”Yang ngomong begitu pasti tidak tahu hubungan SBY-JK, mekanisme di pemerintahan, dan komitmen pembagian kewenangan keduanya,” jawab Yuddy enteng.

Anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Tjahjo Kumolo, juga optimistis Mega akan mampu menjalankan prinsip presidensial. Ideologi PDIP dan Gerindra sejalan dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. ”Mega dan Prabowo juga membawa visi, misi, dan komitmen yang sama untuk menyelamatkan bangsa,” kata Ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

sumber : jawapos

Hasil dari pencarian :

sistem pemerintahan inggris, sistem presidensial, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan, sby dan sistem pemerintahan, presidensial, sistem presidensial indonesia, contoh sistem presidensial di Indonesia, sistem pemerintahan SBY, sistem pusat pemerintah