Isu Perpecahan Kabinet

Sebelumnya kita ping dulu artikel lifestyle peserta kontes Astaga.com Lifestyle on The Net semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua.

Isu perpecahan kabinet SBY akibat kasus skandal Bank Century dibantah ramai-ramai oleh menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Setelah menteri dari Golkar, giliran menteri dari PAN menepis isu yang tidak jelas sumbernya tersebut.

“Nggak ada itu perpecahan. Kita solid, sesolid-solidnya. Isu perpecahan itu tidak berdasar,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar kepada detikcom di Batam, Minggu (13/12/2009).

Menurut salah satu Ketua DPP PAN ini, isu perpecahan kabinet sengaja dilempar orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin menganggu konsentrasi kerja program 100 hari kabinet SBY. Yang terjadi malah sebaliknya, kabinet SBY tak kenal lelah menyelesaikan tugas-tugas terobosan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Kita malah sering bekerja tanpa kenal lelah, tak kenal waktu dan kondisi. Semua menteri on call 24 jam. Bagaimana ini bisa dikatakan terpecah,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan menteri dari PAN, Menhut Zulkifli Hasan. Menurutnya kondisi kabinet SBY saat ini dalam performa terbaiknya. Sebab tak hanya karena komitmen meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sedang dikerjakan oleh para menteri, tetapi juga komitmen untuk menunjukkan bahwa menteri SBY sangat profesional dan akuntabel.

“Saya yang anggota kabinet merasa semua baik-baik saja. Dari mana isunya? Kita sungguh solid sekali. Kita fokus bekerja tanpa lelah,” papar Zul yang juga Sekjen PAN ini.

Zul berharap publik tak terkecoh dengan isu-isu liar soal perpecahan kabinet yang beredar belakangan. Sebab, bukan tidak mungkin isu perpecahan sengaja disebar untuk membuat kepanikan publik dan menggangu program 100 hari kabinet SBY.

“Isu yang tidak benar itu, publik jangan sampai percaya. Kabinet sekarang itu sedang bagus-bagusnya,” pungkasnya.

Sebelum Patrialis dan Zul, Hatta Rajasa, Agung Laksono, Fadel Muhammad dan para menteri kabinet SBY ramai-ramai membantah isu perpecahan kabinet. Isu ini beredar melalui SMS yang menyebutkan kabinet SBY terpecah gara-gara Sri Mulyani mengancam mundur akibat kasusnya dalam skandal Bank Century.

sumber : detik

Gerindra : SBY Segera Tindaklanjuti Kerja Keras Tim 8

Terinspirasi dari slogan Kerja Keras Adalah Enegi Kita, maka kita juga harus berusaha bekerja keras termasuk juga untuk menangani masalah-masalah bangsa ini.

Dorongan SBY tidak membuang begitu saja rekomendasi Tim Pencari Fakta kasus Bibit dan Chandra (Tim 8) terus menguat. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta SBY memperhatikan dan menindaklanjuti hasil kerja keras para tokoh dari berbagai kalangan tersebut.

“Tim 8 ini dibentuk oleh SBY untuk memberi rekomendasi kepada presiden soal masalah Bibit dan Chandra. Jadi rekomendasinya harus diperhatikan dan ditindaklanjuti,” kata Muzani kepada detikcom, Minggu (15/11/2009).

Menurut sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR ini, karena Tim 8 ini dibentuk langsung oleh Presiden SBY sendiri, SBY dan semua jajaran yang di bawahnya harus taat dan tunduk, termasuk pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Karena gerakan sosial ini menuntut agar masalah ini diselesaikan secara adil,” paparnya.

Saat ditanya apakah akan ada gerakan people power jika SBY menolak melaksanakan rekomendasi Tim 8, Muzani menilai terlalu jauh akan ada gerakan people power. Tetapi memang, SBY harus memperhatikan rekomendasi ini agar tidak menimbulkan komplikasi politik yang tidak perlu.

“Tidak sampai ke sana. Tetapi, Tim 8 ini kan dibentuk oleh presiden. Ini berarti tim ini menjadi mata dan telinga presiden,” paparnya.

“Kalau sampai tidak memperhatikan rekomendasi hasil kerja keras ini, berarti Kepolisian dan Kejaksaan melecehkan presiden,” tutupnya.

sumber : detik

Baca juga Mengembalikan Jati Diri Bangsa Dengan Berkarya

Harga Premium dan Solar Tidak Berubah

Pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga jual BBM (termasuk harga premium dan harga solar) bersubsidi yaitu Premium, Solar, dan Minyak Tanah untuk periode mulai 15 November 2009.

Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen ESDM Sutisna Prawira mengatakan, harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, yaitu untuk Bensin Premium sebesar Rp 4.500 per liter.

Untuk Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 4.500 per liter, dan Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500 per liter.

Sutisna mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi perkembangan harga minyak mentah dan harga produk BBM di pasar dunia dalam satu bulan terakhir menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan rata-rata harga minyak dan produk minyak pada bulan September 2009.

Akan tetapi rata-rata harga minyak tahun 2009 sampai bulan Oktober 2009 masih di bawah asumsi harga minyak dalam APBN-P 2009.

“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta kondisi sektor riil, Pemerintah berketetapan, bahwa ketentuan mengenai Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum tidak mengalami perubahan,” tuturnya dalam siaran pers, Sabtu (14/11/2009).

sumber : detikfinance

Baca juga : Kerja Keras Adalah Energi Kita

Mengembalikan Jati Diri Bangsa, G20 Setuju Hapuskan Subsidi Bahan Bakar Fosil

Forum G20 sepakat menghapuskan subsidi minyak dan bahan bakar-bahan bakar fosil secara bertahap dalam “batas medium” sebagai bagian dari upaya mengatasi pemanasan global.

Tetapi pertemuan para pemimpin G20 yang berlangsung selama 2 hari ini, tidak membahas tentang bantuan keuangan untuk negara-negara berkembang berhadapan dengan perubahan iklim, tetapi pembicaraan difokuskan mengenai pembentukan satu pakta iklim baru dalam kondisi yang membahayakan.

Sekitar US$ 300 miliar per tahun dihabiskan untuk subsidi bahan bakar di seluruh dunia, sehingga mendorong permintaan di banyak negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap rendah, termasuk dengan berbagai emisi lainnya.

Perjanjian itu disetujui semua negara anggota G20 termasuk Rusia, India, dan Cina. Hal ini mendukung Presiden AS Barack Obama yang ingin melawan kerusakan akibat perubahan iklim dengan mengurangi emisi sebelum pertemuan Desember mendatang.

“Pembaruan ini akan meningkatkan keamanan energi kita, dan ini akan membantu perjuangan kita untuk mengatasi ancaman akibat perubahan iklim,” kata Obama seperti dilansir detikFinance dari Reuters, Sabtu (26/9/2009).

“Semua bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk tantangan ini,  bangsa kita juga selain berjuang untuk mengembalikan jati diri bangsa dan bersama-sama kita mengambil satu langkah maju untuk memenuhi tanggung jawab itu,” ujar Obama.

Menurut pernyataan para pemimpin yang mengutip data dari The International Energy Agency and the Organization for Economic Cooperation and Development, mengurangi subsidi pada tahun 2020 dapat mengurangi penyebab pemanasan global dari emisi gas rumah kaca sebesar 10 persen hingga tahun 2050.

Aktivis lingkungan menyambut keputusan tersebut, meskipun mereka cukup kecewa karena keputusan ini akan menghambat pertumbuhan di negara-negara miskin.

“Mengurangi subsidi bahan bakar fosil merupakan satu langkah penting untuk mengurangi secara tajam emisi CO2″ jelas David Waskow, penasihat iklim development group Oxfam International.

“Tetapi ini seharusnya tidak mengurangi bantuan dari negara-negara kaya untuk menolong pembangunan di negara-negara miskin.”

Sumber : detikfinance

Akibat Gempa padang, PLN Rugi Rp 169 Miliar

PT PLN (Persero) memperkirakan nilai kerugian yang ditanggung akibat terjadinya gempa 7,6 Skala Richter di Padang, Sumatera Barat adalah sebesar Rp 169 miliar.

Menurut Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar, estimasi kerusakan infrastruktur milik PLN meliputi jaringa tegangan menengah (JTM) sepanjang 235 kms, trafo distribusi 220 buah, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 445 kms, gedung, alat kantor dan kendaraan.

“Dengan perkiraan nilai Rp 169,9 miliar,” ujar Fahmi dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Kamis (1/10/2009).

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) memperkirakan pemulihan pasokan listrik di seluruh Kota Padang  memerlukan waktu lebih dari satu minggu. Sementara proses perbaikan berlangsung, PLN menormalkan pasokan listrik dengan prioritas obyek-obyek vital seperti rumah sakit, fasilitas umum dan beberapa lampu penerangan jalan.

Untuk membantu perbaikan sistem kelistrikan Sumbar yang terganggu akibat gempa kemarin, PT PLN (Persero) telah  mengerahkan 130 teknisi dari PLN Riau, Bengkulu, Jambi, Sumut, Lampung, Jakarta dan Jawa Barat .

Selain itu, untuk mempercepat pemulihan kondisi kelistrikan, PLN pusat juga mengirimkan genset, trafo, peralatan dan komponen listrik beserta perlengkapan keamanan kerja,

Saat ini PLTU Ombilin dan PLTA Singkarak telah beroperasi secara normal sementara PLTA Maninjau beroperasi 1 unit.

“Suplai listrik dari pembangkit bisa segera dinormalisasikan namun sistem jaringan banyak yang rusak. Empat gardu induk di kota Padang sama sekali tidak berfungsi sehingga  Padang masih gelap total,” kata Plt. Direktur Operasi Luar Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin.

Sumber : detikfinance

Baca juga : Mengembalikan Jati Diri Bangsa Dengan Berkarya

Jakarta, REI Dorong Perumahan Manusiawi

Semakin sesak dan sumpeknya suasana Jakarta akibat tingginya harga lahan, seringkali penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat tidak lagi memperhatikan sisi kemanusiaan dan humanisnya.

Anggota Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta berencana akan menyediakan hunian atau perumahan yang humanis dan manusiawi di Jakarta dengan membangun hunian vertikal.

“Pengembang anggota REI DKI Jakarta sepakat untuk mendorong pembangunan hunian yang humanis dan manusiawi di DKI Jakarta,” ujar Ketua DPD REI DKI Jakarta, Setyo Maharso disela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta tahun 2009 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (06/08/2009).

Setyo mengatakan, mengingat semakin sempitnya lahan dan kian tingginya harga tanah, maka hunian humanis yang dinilai tepat di Jakarta adalah hunian vertikal. “Kita akan membangun hunian vertikal yang lebih manusiawi,” tegas Setyo.

Untuk bisa menyediakan perumahan vertikal yang ideal tersebut, lanjut Setyo, DPD REI DKI Jakarta akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak seperti Pemda DKI, Badan Pertahanan, PLN, dan masih banyak lagi.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Perumahan Formal Kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Zulfi S Koto yang hadir sebagai pembicara Rakerda mengatakan bahwa ada sejumlah kriteria dalam upaya menciptakan hunian humanis di DKI.

“Aspek infrastruktur yang meliputi sarana dan prasaran serta utilitas akan menjadi penting untuk diperhatikan. Selain itu, fasilitas infrastruktur tersebut harus mampu mengkoordinir semua kepentingan seluruh lapisan warga,” papar Zulfi.

Senada dengan Setyo, Zulfi mengatakan untuk menyediakan hunian yang lebih humanis di DKI Jakarta, pembangunan rumah vertikal sudah menjadi keharusan mengingat terbatasnya lahan di DKI Jakarta.

“Hunian vertikal diyakini mampu menjawab keterbatasan lahan di DKI Jakarta yang menjadi faktor kendala terbesar saat ini,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sangat mendukung di dirikannya hunian vertikal di DKI Jakarta. “Pembangunan hunian pada skala besar perlu senantiasa direspon untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah, dan saya sangat mendukung program hunian vertikal di DKI Jakarta oleh REI,” kata Fauzi Bowo.

Kendala-kendala seperti perizinan lahan, lanjut Fauzi Bowo akan dibantu dan didukung penuh oleh Pemda DKI. “Saya akan membantu perizinan lahan yang akan digunakan selama 24 jam penuh,” pungkasnya.

Sumber : detikfinance

Lihat juga info tentang perumahan malang

Defisit APBN 2009 Akan Makin Membesar di Kuartal III dan IV

Pemerintah memperhitungkan defisit APBN 2009 sampai semester I-2009 mencapai Rp 2,3 triliun. Defisit diperkirakan terus meningkat tajam pada kuartal III dan kuartal IV.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa malam (7/7/2009).

“Defisit semester I sekitar Rp 2 triliun. Kalau dilihat dari pola atau pattern belanja, defisit itu muncul biasanya baru di kuartal III atau IV, terutama di kuartal IV,” tuturnya.

Jadi dengan perkiraan meningkatnya defisit pada kuartal III dan IV, maka defisit APBN 2009 secara keseluruhan akan mencapai 2,5% dari PDB.

“Tetap akan sesuai dengan estimasi tahun ini yang sekitar 2,5%. Tapi polanya nanti akan kelihatan pada kuartal III dan kuartal IV,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah memperkirakan defisit anggaran sampai semester I-2009 adalah sebesar Rp 2,3 triliun dari defisit APBN (dok. stimulus) Rp 139,5 triliun.

Pada semester II-2009, realisasi defisit diperkirakan Rp 130,7 triliun. Sehingga pada RAPBN-P (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) pemerintah memperkirakan defisit sampai akhir tahun adalah Rp 133,1 triliun atau 95,4% dari APBN (dok. stimulus).

Pendapatan negara sampai dengan semester I-2009 realisasinya adalah Rp 366 triliun dari Rp 848,6 triliun pada APBN (dok. stimulus). Di semester II-2009, realisasi pendapatan negara diperkirakan Rp 506,6 triliun sehingga pada RAPBN-P, pendapatan negara sampai akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 872,6 triliun atau 102,8% dari target APBN (dok. stimulus).

Untuk belanja negara pada semester I-2009 mencapai Rp 368,3 triliun dari Rp 988,1 triliun target APBN (dok. stimulus). Pada semester II-2009 realisasi belanja negara diperkirakan mencapai Rp 637,3 triliun sehingga pada RAPBN-P, belanja negara sampai akhir tahun diperkirakan Rp 1.005,7 triliun atau 101,8% dari target APBN (dok. stimulus).

Sementara itu untuk pembiayaan, sampai semester I-2009 realisasinya adalah Rp 46,8 triliun dari Rp 139,5 triliun target APBN (dok. stimulus). Pada semester II-2009 realisasi pembiayaan diperkirakan adalah Rp 86,2 triliun sehingga pada RAPBN-P realisasi pembiayaan sampai akhir tahun adalah Rp 133 triliun atau 95,4% dari target APBN.

sumber : detik

Apakan kita masih akan terus LANJUTKAN????

Setiap Penduduk Indonesia Menanggung Utang Rp 7 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa utang pemerintah yang semakin besar bukan merupakan bencana karena rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) semakin menurun patut disayangkan.

Pernyataan tersebut mencederai kenyataan bahwa bertambahnya jumlah utang adalah beban bagi seluruh rakyat Indonesia. “Setiap penduduk Indonesia harus terbebani dengan Rp 7 juta. Selain itu besarnya pembayaran utang tiap tahun hampir   sama dengan 3 kali anggaran pendidikan, 11 kali anggaran kesehatan dan 33 kali dari anggaran perumahan dan fasilitas umum,” kata Yuyun Harmono, Program Officer Sekretariat Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) dalam rilisnya, Senin (15/6).

Meskipun terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB sebesar 54persen tahun 2004 menjadi 32 persen ditahun2009 namun, lanjut Yuyun, kajian dari Komite Penghapusan Utang Negara Selatan (Committee for Abolition Third World Debt) utang jangka panjang (Long Term Public Debt) pemerintah Indonesia mencapai 67 miliar dollar AS (2007).

“Jumlah ini menduduki posisi 4 besar setelah Meksiko, Brazil dan Turki. Diantara negara-negara di Asia Tenggara yang lain utang jangka panjang   Indonesia masih yang paling besar. Prestasi ini bukanlah sesuatu yang patut
dibanggakan oleh pemerintah hari ini,” jelasnya.

Menurut Yuyun Koalisi Anti Utang memandang bahwa upaya menjustifikasi peningkatan utang Indonesia menjadi sesuatu yang wajar adalah menyesatkan. “Transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya harga
diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya.

“Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor,” tambah Yuyun.

Menurut dia yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor. “Strategi tambal sulam dalam pengelolaan utang yang kini ditempuh oleh pemerintah justru menimbun resiko pada masa yang akan datang,” paparnya.

Dia mengatakan penghapusan utang bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Menurut pengalaman negara lain seperti Argentina, Nigeria dan baru-baru ini Ekuador, membuktikan bahwa penghapusan utang merupakan mekanisme penyelesaian krisis utang yang terjadi di Negara-negara selatan agar krisis tersebut tidak terus berulang. Penghapusan utang juga tidak terkait dengan pendapatan perkapita suatu negara, namun lebih pada keberanian politik pemimpin dan upaya negosiasi yang kuat di forum Internasional.

“Sejak tahun 2001 setelah krisis ekonomi, Koalisi Anti Utang telah menyerukan untuk melakukan langkah progresif dalam mengatasi krisis utang yang terjadi di Indonesia. Karena persoalan utang luar negeri tidak hanya terjadi di Indonesia namun di semua negara selatan. Bersama dengan gerakan anti utang Internasional Jubilee South yang beranggotakan 80 organisasi di 40 negara,” tegasnya.

Koalisi Anti Utang, menurut Yuyun, mendesak pengapusan utang lama dan penghentian utang baru karena utang luar negeri adalah alat intervensi dan eksploitasi negara utara pada negara selatan.

sumber : kompas

Lunasi Utang Krismon, Pemerintah Andalkan Surplus BI

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengandalkan surplus Bank Indonesia untuk melunasi utang yang muncul akibat krisis moneter pada tahun 1998-2000, yaitu senilai Rp 129 triliun. Beban puncak jatuh tempo utang yang berasal dari penerbitan obligasi Special Rate Bank Indonesia, atau SRBI 001, itu akan terjadi pada tahun 2033.

Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di Jakarta, Minggu (14/6).

SRB-01/MK/2003 adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah pada 7 Agustus 2003, sebagai pengganti Surat Utang (SU)-001utan dan SU-003. Surat utang ini diterbitkan terkait penyelesaian bantuan likuiditas BI (BLBI). Nilai nominal penerbitan SRBI Rp 144,54 triliun.

SRBI jatuh tempo pada 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen setahun dihitung dari sisa pokok terutang, yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian pemerintah, dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI di atas 10 persen.

Pada 2006, rasio modal terhadap kewajiban moneter BI lebih dari 10 persen. BI menggunakan kelebihan tersebut untuk mengurangi saldo SRBI senilai Rp 1,52 triliun.

Menurut Sri Mulyani, suku bunga SRBI-001 relatif rendah sehingga tidak memberatkan pemerintah yang berkuasa pada 2033. Apalagi jika memperhitungkan nilai waktu dari uang (net present value of money), maka beban bunga itu sangat ringan sebab suku bunga itu tidak dipengaruhi kenaikan inflasi.

”Kalau BI mendapatkan kelebihan dana dari hasil pengelolaan keuangannya, itu akan secara otomatis mengurangi SRBI 001. Dari tahun 2009 ke 2033 masih ada waktu 24 tahun, itu artinya, SRBI-001 sangat bisa di-reprofiling (yaitu antara lain dengan memperpanjang masa jatuh tempo),” kata Menkeu.

Jangan direduksi

Menurut pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Revrisond Baswir, masalah utang hendaknya tidak direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen.

Utang, tutur Revrisond, adalah masalah sosial politik. ”Pernyataan yang berulang-ulang bahwa rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) turun menunjukkan tim ekonomi malas mencari solusi menyeluruh atas masalah utang,” ujarnya.

Hingga 29 Mei 2009, total utang pemerintah, dalam negeri termasuk obligasi BLBI, dan luar negeri mencapai Rp 1.700 triliun. Masa jatuh tempo yang tergolong tinggi akan terjadi pada tahun 2010, 2012, dan 2014, yaitu masing-masing nilainya Rp 110 triliun, Rp 127 triliun, dan Rp 130 triliun.

sumber : kompas

Produsen Blackberry Akan Buka Cabang di Jakarta

Blackberry

JAKARTA, KOMPAS.com - Ini kabar baik bagi para pengguna telepon pintar (smartphone) Blackberry di Indonesia. Research In Motion Limited (RIM), produsen Blackberry asal Kanada, berencana membuka kantor cabang di Jakarta. Dengan demikian, jika ada keluhan pelanggan, RIM bisa langsung mengatasi di Jakarta.

Senin (15/6) kemarin, delegasi RIM bertandang ke kantor Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), di Jakarta, untuk menemui anggota BRTI dan pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Robert E. Crow, Vice President on Industry, Goverment and University Relations RIM menyatakan, RIM akan segera melakukan kajian pembangunan kantor di Indonesia.

“Dalam waktu dekat, mereka akan segera melakukan studi kelayakan (feasibility study), apakah kantor itu akan berbentuk representative office, sales service, atau service center,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, Senin (15/6).

Gatot belum bisa memastikan kapan RIM akan membangun kantor di Jakarta. “Tapi, kami minta supaya secepatnya,” katanya.

Sejatinya, kedatangan delegasi RIM ke Indonesia merupakan tindak lanjut dari keluhan Pemerintah Indonesia, melalui BRTI dan Depkominfo, terhadap RIM.

Pemerintah Indonesia meminta RIM membuka kantor layanan purna jual di Indonesia, mengingat banyak pelanggan Blackberry di Indonesia yang mengeluh. Misalnya, BRTI kerap menerima pengaduan konsumen karena RIM memblok nomor identitas alias Personal Identification Number (PIN) mereka.

Menghadapi masalah ini, pelanggan kerap kebingungan mengingat tak ada layanan purna jual Blackberry di Indonesia. Selama ini, untuk memberikan layanan purna jual, RIM hanya mengandalkan tiga operator telekomunikasi Indonesia yang juga menjadi distributor Blackberry, yakni PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL). Namun, para operator juga hanya memanfaatkan kantor servis RIM yang ada di Singapura. Padahal, saat ini, ada sekitar 300.000 pengguna Blackberry di Indonesia.

Anggota BRTI Heru Sutadi bilang, Pemerintah menyambut itikad baik RIM itu. Namun, BRTI akan terus memantau perkembangan rencana RIM tersebut. “Selama proses itu berlangsung, BRTI masih tetap tidak akan memberi izin permohonan sertifikasi untuk alat-alat Blackberry yang baru sampai RIM membuka perwakilan di Indonesia,” katanya. Artinya, distributor Blackberry belum bisa mendatangkan model handset Blackberry baru ke Indonesia.

Manajer Internet Ritel dan Blackberry XL Handono Warih berharap, RIM lebih memilih membangun service center. “Jadi, jika selama ini kita melakukan servis Blackberry pelanggan ke Singapura, nanti servis bisa diselesaikan di Indonesia sehingga biayanya lebih murah,” katanya. (Danto/Kontan)

sumber : kompas

Next Page »