Alasan SBY Memilih Boediono

SBY Boediono

Terkuak sudah salah satu alasan capres SBY memilih Boediono sebagai cawapres yang mendampinginya. Ternyata SBY ingin memperkukuh sistem presidensial, sistem pemerintahan yang tertulis dalam konstitusi.

Alasan SBY itu diungkapkan Bara Hasibuan, wakil ketua Dewan Pakar Kampanye SBY-Boediono, dalam acara diskusi Memperkuat Sistem Presidensial Pasca Pilpres 2009 di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

”SBY sebagai incumbent akan melakukan pemurnian sistem presidensial agar sesuai dengan UUD 1945,” papar Bara. Seperti diketahui, dalam sistem presidensial, kewenangan sepenuhnya di tangan presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan.

Bara memaparkan, SBY akan menempuh niatnya itu meski ada resistensi politik, baik dari parpol mitra koalisi maupun parpol yang menjadi lawan politik. Salah satu bukti keseriusan SBY itu, imbuh dia, adalah dipilihnya Boediono sebagai cawapres.

“SBY memilih Boediono berdasarkan keputusannya sendiri. Boediono sengaja dipilih SBY untuk memperkuat sistem presidensial itu,” jelasnya. Apalagi, posisi Boediono relatif bebas dari konflik kepentingan.

Bara lantas membandingkannya dengan hubungan SBY-JK selama ini yang dinilai tidak ideal. ”Wapres terkesan jalan sendiri,” katanya.

Dalam proses negosiasi membangun koalisi, lanjut Bara, SBY juga melakukannya atas dasar prinsip good government, demokrasi dan keadilan. ”Ini berbeda dengan dua kandidat lain yang membentuk koalisi atas dasar kepentingan transaksional semata,” sindirnya.

Sikap ini diambil karena selama lima tahun terakhir, Presiden SBY kerap menjalani proses negosiasi yang keras dengan partai-partai di parlemen. ”Presiden sering mengalami hambatan akibat tekanan DPR, sehingga pembuatan kebijakan menjadi berlarut-larut. Ke depan kami ingin ada efisiensi dalam proses politik,” tegasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Marzuki Darusman yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan, sebagai langkah awal memurnikan sistem presidensial, pasangan capres-cawapres harus dimunculkan melalui konvensi. Dengan demikian, keduanya datang dari parpol yang sama. Langkah berikutnya membentuk kabinet ahli atau zaken kabinet yang diisi ahli atau teknokrat.

”Seiring dengan itu, penyederhanaan jumlah partai politik harus terus dirorong secara bertahap,” kata ketua Partnership for Government Reform tersebut.

Marzuki menilai, dari tiga pasang calon, hanya SBY-Boediono yang berusaha memurnikan sistem presidensial. Itu, kata dia, terlihat dari keputusan SBY memilih Boediono yang bukan dari parpol sebagai cawapres. ”SBY menerapkan teori yang ideal dalam sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai,” ujar pendukung SBY itu.

Secara terpisah, jubir tim sukses JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi mengatakan, JK-Wiranto pasti menegakkan sistem presidensial bila terpilih. Sebab, itu sudah menjadi bagian dari sumpah jabatan untuk menjalankan amanat UUD 1945 dengan selurus-lurusnya.

Latar belakang parpol keduanya yang berbeda juga tidak menjadi hambatan. Bukan hanya chemistry Golkar dan Hanura yang sama. Yuddy menyebutkan, sebelum membentuk Hanura, belasan tahun Wiranto menjadi kader Golkar. ”Jadi, pasti tidak akan ada kesulitan koordinasi menyatukan konsep dan pemikiran,” katanya.

Faktanya, imbuh Yuddy, sampai sekarang keduanya sama sekali tidak membicarakan konsesi kursi kabinet dan pembagian kewenangan. ”Karena memang tidak ada perbedaan ideologi dan konstitusi sudah mengatur apa yang menjadi tugas presiden dan wakil presiden,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurut Yuddy, justru kubu SBY-Boediono yang rumit dan menyimpan risiko perpecahan yang sangat tinggi. ”23 partai begitu apa tidak repot. Kompleksitas pembagian perannya pasti sangat tinggi. Apalagi, kalau sudah bicara konsesi kursi kabinet,” kata Yuddy.

Bagaimana soal tudingan bahwa Wapres JK sering melampaui kewenangannya? ”Yang ngomong begitu pasti tidak tahu hubungan SBY-JK, mekanisme di pemerintahan, dan komitmen pembagian kewenangan keduanya,” jawab Yuddy enteng.

Anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Tjahjo Kumolo, juga optimistis Mega akan mampu menjalankan prinsip presidensial. Ideologi PDIP dan Gerindra sejalan dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. ”Mega dan Prabowo juga membawa visi, misi, dan komitmen yang sama untuk menyelamatkan bangsa,” kata Ketua Fraksi PDIP di DPR itu.

sumber : jawapos